Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi jaminan sosial masyarakat dengan memasukkan modul belajar tentang jaminan sosial pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Masuknya jaminan sosial ke dalam kurikulum ini ditandai oleh agenda Launching Muatan Jaminan Sosial dalam Pendidikan melalui Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang dilaksanakan di Ruang Heritage, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin (11/12). Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyambut baik hal tersebut dan berkomitmen melanjutkan kolaborasi dan sinergi ini bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemenko PMK, Kemendikbud dan BPJS Kesehatan.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah ini. Ini langkah baik tingkatkan literasi jaminan sosial sejak dini. BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan amanah untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia dengan 5 program yang ada, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Untuk itu kita perlu memastikan seluruh pekerja dan calon pekerja memahami pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum mereka terjun ke dunia pekerjaan,” ucap Anggoro. Muatan kurikulum jaminan sosial merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jamsos 2023 2024. “Program ini sangat sejalan dengan visi kami yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Selain tentu saja akan berkelanjutan, literasi yang baik nantinya tentu akan membantu kami mewujudkan perlindungan menyeluruh kepada pekerja Indonesia apapun profesinya, baik pekerja penerima upah (formal) maupun pekerja bukan penerima upah (informal), dengan terlindungi secara menyeluruh, pekerja dapat Kerja Keras Bebas Cemas, sejalan dengan kampanye komunikasi ke seluruh pekerja,” jelasnya.
Dengan mengangkat tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan topik Jaminan Sosial untuk Masa Depan yang Lebih Cerah, modul ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan sejak dini, meningkatkan literasi jaminan sosial di kalangan pelajar, menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya jaminan sosial, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila. Kebangkitan Megawati Hangestri di Liga Voli Korea dapat Pujian Pelatih Red Sparks Live Streaming All Stars Liga Voli Korea Selatan 2024 Tonton Aksi Megawati Hangestri Terbaru
Cara Menyadap WhatsApp tanpa Ketahuan, Cek WA hingga Pulihkan Pesan yang Dihapus, Pahami Tipsnya Klasemen Liga Voli Korea Usai Red Sparks Menang: Tim Megawati Hangestri Guncang 3 Besar Terbaru Cara Sadap WA Jarak Jauh, Bongkar Chat WhatsApp, Rekam Suara, Daftar Kontak yang Dihubungi
Cara Sadap WA Tanpa Aplikasi 2024, Pakai Sadap WhatsApp Bongkar Nomor yang Sering Dihubungi Pacar Kunci Jawaban IPA Kelas 9 SMP Halaman 48 dan 49: Uji Kompetensi Uraian Halaman all Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi DJSN, Muttaqien menjelaskan bahwa modul ini pertama kali akan diarahkan pada Sekolah Menengah Atas dan selanjutnya akan dikembangkan ke Perguruan Tinggi. Penerapan serentak secara nasional direncanakan pada tahun 2026.
“Modul ini dirancang untuk mencakup 132 jam pelajaran pada Fase E (Kelas X, pada tingkat SMA/MA/SMK/MK Paket C) dengan tema utama "Gaya Hidup Berkelanjutan" dan topik "Jaminan Sosial untuk Masa Depan yang Lebih Cerah". Penggunaannya akan terintegrasi dalam ko kurikuler Kurikulum Merdeka Belajar dengan fokus pada Dimensi Profil Pelajar Pancasila, termasuk Bergotong Royong, Bernalar Kritis, dan Kreatif,” ungkap Muttaqien. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena juga turut mengapresiasi inisiatif dari DJSN bersama pihak pihak terkait yang telah mengambil langkah besar ini. Dirinya berharap ke depan penerapan kurikulum ini tidak hanya pada tingkat SMA, namun juga segera diimplementasikan pada tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi. "Kami dari Komisi IX mendukung langkah DJSN dalam memberikan pembelajaran terkait program jaminan sosial dalam bidang pendidikan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama di mana masyarakat wajib tahu pentingnya jaminan sosial melalui pendidikan," tutup Emanuel Melkiades Laka Lena.
Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DJSN, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Pimpinan Komisi IX DPR, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.